CSR

CSR

Komisi Komunitas Eropa (2001) mendefinisikan CSR sebagai sebuah konsep, yang mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis untuk secara sukarela berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Interaksi ini berdasarkan kepentingan publik dan swasta, beberapa peneliti meyakini penerapan kebijakan CSR dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan dapat meningkatkan penerimaan, dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Kerja sama antara pemerintah dan perusahaan swasta dalam penyediaan infrastruktur perkotaan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas keuangan pembangunan perkotaan. Berdasarkan teori governance disebutkan bahwa pemberian dukungan publik harus semakin mengandalkan partisipasi publik yang substansial. Dengan demikian, peran pemerintah tidak lagi hanya mengarahkan dan memantau, tetapi mengkoordinasikan jaringan dan mengidentifikasi instrumen yang dapat membantu memotivasi sistem untuk memenuhi penyediaan infrastruktur kota dan RTH Kota. Perusahaan tertarik untuk memberikan dana CSR sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungannya. Perusahaan melalui keunggulan bisnisnya memiliki peran dan tanggung jawab dalam membangun lingkungan sekitar. Pemberian CSR dalam pembangunan kota harus memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, tidak hanya faktor keuangan tetapi juga lingkungan kota. Ketentuan CSR perusahaan berdasarkan standar, pedoman, atau norma mengikuti peraturan yang berlaku. Penerapan standar ini merekomendasikan agar organisasi mempertimbangkan keragaman masyarakat, lingkungan, hukum, budaya, politik, dan organisasi serta perbedaan kondisi ekonomi, dengan menjaga konsistensi dalam norma internasional.

Keterbatasan dana untuk menyediakan dan meningkatkan kualitas GOS oleh pemerintah kota telah mengembangkan skema CSR dari sektor swasta. Pengembangan ruang terbuka perkotaan yang dapat dimanfaatkan melalui ruang pejalan kaki, jalur jogging, area bermain, dan fasilitas lainnya untuk menciptakan lingkungan kota yang layak huni. Model tata kelola CSR ini meningkatkan penggunaan CSR tidak hanya untuk kegiatan bakti sosial tetapi diwujudkan untuk peningkatan kualitas ruang publik bagi kepentingan masyarakat kota yang lebih luas. Peran pemerintah kota dalam menggunakan model CSR sangat penting untuk memastikan transparansi biaya, kebijakan desain yang bertanggung jawab, serta implementasi dan pemeliharaan. Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, dan masyarakat lokal, yang tidak pasif dan statis, tetapi merupakan tanggung jawab bersama secara sosial di antara para pemangku kepentingan. Pelaksanaan peningkatan kualitas ruang terbuka kota melalui program revitalisasi secara tidak langsung mengurangi luasan riil RTH perkotaan. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme kontrol untuk merancang program revitalisasi RTH perkotaan yang terlaksana dengan baik. Di sisi lain, aspek pembiayaan CSR harus membatasi kompensasi perusahaan berupa media iklan penyedia produk CSR. Dengan demikian, model keterlibatan perusahaan dan proses negosiasi desain merupakan bagian penting dari perencanaan dan perancangan terintegrasi dalam revitalisasi GOS yang berkelanjutan.
Menurut Mc Phearson 2015, pembentukan model partisipasi swasta melalui CSR dalam pengembangan ruang hijau perkotaan, harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, dan memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dana CSR. Penyusunan kerangka Model CSR dalam meningkatkan kualitas RTH dilakukan melalui tiga langkah penting, yaitu:
1. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi model CSR dalam meningkatkan kualitas RTH; 
2. Mengidentifikasi karakteristik model yang spesifik dan terintegrasi dalam mewujudkan kota layak huni;
3. Menghasilkan model CSR berbasis praktik baik implementasi CSR berbasiskan revitalisasi RTH. 

Peningkatan kualitas RTH perkotaan sangat erat kaitannya dengan fungsi sosial, ekologi, dan estetika ruang kota.  Keberhasilan peningkatan kualitas ruang perkotaan akan berkontribusi pada penyediaan ruang sosial dengan ruang lingkup interaksi sosial, ruang relaksasi, dan olahraga yang penting untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani masyarakat serta menjaga fungsi ekologis Kota.Program pengembangan kota hijau sebagai program pengembangan RTH, merupakan program pemerintah kota yang membutuhkan dukungan partisipasi masyarakat luas untuk peningkatan kualitas RTH. Keterlibatan swasta dalam penyediaan RTH memiliki potensi yang sangat besar. Keterlibatan swasta merupakan bentuk partisipasi masyarakat perkotaan melalui proses perencanaan dan perancangan, implementasi rancangan, bahkan pembiayaan melalui pemberian dana CSR. Partisipasi pemangku kepentingan melalui CSR merupakan bentuk partisipasi masyarakat dengan menyediakan dana pembangunan baik dari dunia usaha maupun individu masyarakat.Program peningkatan kualitas RTH harus terintegrasi dengan upaya untuk menyediakan ruang publik perkotaan dan menciptakan kota yang layak huni dengan ketahanan pati kota. 
Program CSR berpotensi untuk dikembangkan sebagai kebijakan pelibatan swasta dalam meningkatkan kualitas RTH dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketahanan ruang kota. Mekanisme proyek perbaikan RTH harus ditetapkan dan disepakati dalam pelaksanaan CSR dalam penyediaan RTH melalui proses proyek peningkatan kualitas RTH perkotaan. Berdasarkan pengalaman teknis implementasi, diperlukan terobosan baru; Penyempurnaan UU Substitusi Ruang Terbuka Hijau  harus disusun karena berkembang dan berubahnya fungsi beberapa ruang publik hijau. Peningkatan kualitas RTH melalui CSR sebagai mekanisme kebijakan kota harus dirumuskan melalui model pendekatan yang memastikan fungsi kontrol mengikuti skema pembangunan berkelanjutan. Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau melalui program CSR dapat menjadi model pelibatan masyarakat dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan. Model ini terdiri dari negosiasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan ruang terbuka hijau, khususnya dalam proses pelaksanaan CSR.

Penggunaan dana CSR harus menerapkan standar operasional prosedur yang memperhatikan keberagaman masyarakat, lingkungan, hukum, budaya, politik dan organisasi, dan perbedaan kondisi ekonomi, serta konsistensi norma internasional. Merujuk pada standar ISO 26000 tentang implementasi CSR, tujuh prinsip yang harus diperhatikan, yaitu; (1) Akuntabilitas; perusahaan harus bertanggung jawab atas dampaknya terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan, (2)  Transparansi; pelaksanaan program CSR harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, (3) Menjaga etika bisnis; Penerapan CSR harus selaras dengan norma etika kemanusiaan, komitmen terhadap kelestarian lingkungan, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. (4) Memiliki tanggung jawab dan menghormati stakeholders dan perhatian masyarakat, (5) Menghormati hukum dan peraturan, (6) Menghormati norma perilaku internasional dan ketentuan bisnis secara global, (7) Kaitan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan hak asasi manusia,

Ketujuh prinsip di atas merupakan norma universal yang juga harus dipatuhi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.  Program Pengembangan RTH merupakan upaya peningkatan ruang terbuka perkotaan sebagai fungsi ekologis dan tujuan sosial budaya untuk kegiatan masyarakat yang didanai oleh penyelenggara CSR. Oleh karena itu, penyelenggaraan program Revitalisasi RTH melalui CSR harus memenuhi prinsip CSR yang memiliki nilai spiritual dan normatif yang tinggi.

Mekanisme konsultasi dilakukan antara penyelenggara CSR, perencana yang ditunjuk, tim teknis Dinas terkait sebagai perwakilan dari pemerintah kota, dan narasumber yang mewakili kelompok masyarakat. Dari hasil penelitian, pengurangan RTH berkisar antara 5% sampai dengan 45%, sebesar 23,62%. Menurut ketentuan, batas toleransi pengurangan RTH hingga 20%, dengan tetap memperhatikan ruang publik baru yang membutuhkan hard space. Jika terjadi kelebihan jumlah rata-rata maka material ruang terbuka tersebut harus porous (ada resapan air hujan). Mekanismenya dilakukan melalui proses konsultasi desain dan uji publik untuk memastikan bahwa proses revitalisasi berpihak pada kepentingan ekologi dan sosial masyarakat. Jika batas toleransi berlebihan dan para pihak bisa mentolerir, maka Pemprov dan CSR pemerintah harus mencari solusi atas upaya pemberian lahan pengganti. Mekanisme proyek perbaikan harus ditetapkan dan disepakati dalam pelaksanaan CSR dalam penyediaan RTH melalui proses proyek peningkatan kualitas RTH perkotaan. Di dalam Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau Malang, ketentuan ini tidak ada pada peraturan daerah yang bersangkutan. Melihat pengalaman implementasi teknis seperti diilustrasikan di atas, diperlukan terobosan baru; Penyempurnaan UU dengan menambahkan substansi substitusi Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus dilakukan karena berkembang dan berubahnya fungsi beberapa ruang publik hijau, menjadi ruang terbuka non-hijau (RTNH).  
Pemerintah kota harus membuat mekanisme kebijakan pengendalian penyediaan RTH perkotaan sebesar 30%. Pelaksanaan ketentuan ini diterapkan pada proses desain atau Detail Engineering Design (DED) atau proses konsultasi pelaksanaan program revitalisasi ruang terbuka melalui CSR atau pengajuan izin pembangunan kawasan baru di perkotaan. Dalam proses negosiasi desain (terkait besaran CSR perusahaan), peran Tim Konsultasi Desain dari Dinas Terkait menjadi sangat strategis dalam menegosiasikan solusi untuk mengurangi kawasan perkotaan yang terbuka. Partisipasi masyarakat melalui program CSR dan hibah, jika dikelola dengan tepat, meningkatkan kepercayaan publik dalam pengelolaan pembangunan kota. Akuntabilitas dan transparansi dana CSR dan wakaf adalah kunci sukses dalam mendorong CRS, dan menyediakan dana sebagai alternatif pendanaan untuk pembangunan perkotaan, khususnya ruang terbuka hijau. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pembangunan perkotaan merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan yang membutuhkan akuntabilitas, transparansi, dan komitmen dari pemerintah kota untuk memastikan bahwa program revitalisasi GOS adalah untuk kepentingan masyarakat perkotaan. Keterbukaan program pembangunan GOS untuk setiap bagian Kota akan memberikan kesempatan yang sangat baik bagi kabupaten untuk berpartisipasi dalam melaksanakan rencana kota.